DASAR HUKUM PILKADES MEKARLAKSANA KEC. CIKANCUNG

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PILKADES DESA MEKARLAKSANA

Yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan Pilkades 2019 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang- Undang  Nomor  9 Tahun2015;
3. Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014     nomor  123,  Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia   Nomor  5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  47 Tahun 2015;

4. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang  Pemilihan Kepala Desa (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  2092)  sebagaimana  diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  65 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang  Pemilihan Dan Pemberhentian   Kepala  Desa  Di  Kabupaten  Bandung  (Lembaran    Daerah  Kabupaten Bandung Tahun 2014  Nomor 19) sebagaimana  diubah  dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor  11 Tahun 2018;
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah   Kabupaten   Bandung   Nomor   19   Tahun   2014   Tentang   Pemilihan   Dan Pemberhentian   Kepala  Desa  di  Kabupaten  Bandung  (Lembaran    Daerah  Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor  9 Tahun 2019;
7. Peraturan Desa Mekarlaksana Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pemilihan   Dan Pemberhentian   Kepala  Desa Mekarlaksana.